Seorang ahli militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, telah menyuarakan keprihatinannya terkait potensi risiko yang tengah menghantui Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap memiliki kaitan dengan kepentingan politik tertentu telah memunculkan kemarahan publik yang bisa berdampak besar.
Dalam konferensi pers dan diskusi media dengan tema “Nasib Demokrasi Indonesia ke Depan,” yang diadakan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta pada 30 Oktober 2023, Connie Rahakundini Bakrie mengutarakan kekhawatirannya. Dia mengatakan, “Saat ini yang saya khawatirkan terkait dengan isu Gibran adalah potensi meledaknya kemarahan masyarakat. Waktu pasti tidak bisa diprediksi, namun kerisauan ini dimulai dari peristiwa drama di MK. Saat ini, kita membutuhkan sebuah revolusi moral dalam kepemimpinan.”
Connie menyoroti bahwa jika MK dapat dipengaruhi, maka ada kemungkinan bahwa elit politik akan memanfaatkan aparat keamanan untuk mengganggu demokrasi di Indonesia. “Kondisi saat ini berpotensi meningkatkan risiko. Pertama, keterlibatan aparat. Kemungkinan kurang netral tetap ada, dan kemungkinan penggunaan aparat oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi tetap ada,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pada pengalaman di tahun 1998-1999, di mana kemarahan masyarakat tidak dapat diredam oleh aparat atau militer. Bahkan, hal ini membuat MK harus mengeluarkan keputusan yang kontroversial, termasuk memungkinkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden. Connie juga mencatat bahwa hakim MK, Arief Hidayat, bahkan mengusulkan pembubaran MK, menunjukkan adanya masalah dalam MK saat ini.
Connie juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap mini mini kawe (calon wakil presiden tanpa kapabilitas) dan merasa bahwa kondisi saat ini menimbulkan kebingungan. Dia mencatat pernyataan Gibran yang mengatakan, “Pak Prabowo Jangan khawatir, saya ada di sini,” sebagai sesuatu yang tak pantas dan aneh.
Selain itu, Connie juga mencermati percepatan dalam penggantian Panglima TNI, di mana DPR telah menerima Surat Presiden (Surprise) terkait penggantian tersebut. Connie bertanya mengapa penggantian Panglima TNI perlu dipercepat, terutama karena Laksamana TNI Yudo Margono masih belum mencapai batas pensiunnya. Ia menegaskan pentingnya menjaga independensi TNI dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
